Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dengan diterbitkannya peraturan mengenai restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tanpa harus berakhir di meja hijau pengadilan. Prosedur ini tidak sembarangan dilakukan, melainkan harus mengikuti tahapan yang ketat guna memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh pihak korban tanpa mengabaikan aspek pembinaan bagi pihak pelaku. Kepolisian sebagai institusi pertama yang menerima laporan masyarakat memiliki kewenangan diskresi untuk menilai apakah sebuah kasus layak diselesaikan melalui perdamaian atau tetap harus dilanjutkan ke tahap penuntutan hukum. Pemahaman mengenai mekanisme ini penting bagi masyarakat agar mereka mengetahui hak-haknya dalam mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan murah namun tetap berlandaskan pada aturan hukum yang sah.
Tahap awal dari proses ini dimulai dengan dilakukannya penelitian mendalam oleh penyidik terhadap syarat formil dan materiil dari tindak pidana yang dilaporkan oleh warga ke kantor polisi setempat. Salah satu syarat mutlak dalam penerapan restorative justice adalah kerugian materi yang ditimbulkan tidak bersifat masif serta adanya pernyataan tulus dari pelaku bahwa ia menyesali perbuatannya dan ingin melakukan rekonsiliasi. Selain itu, perkara tersebut tidak boleh merupakan tindak pidana residivis atau pengulangan kejahatan yang sama, karena fokus utama kebijakan ini adalah memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang melakukan kesalahan karena faktor kekhilafan atau desakan situasi sosial tertentu yang mendesak. Polisi bertindak sebagai filter agar kebijakan damai ini tidak disalahgunakan oleh penjahat kambuhan yang hanya ingin menghindari hukuman penjara semata tanpa ada niat untuk bertobat.
Setelah persyaratan awal terpenuhi, polisi akan memfasilitasi pertemuan mediasi yang menghadirkan kedua belah pihak, keluarga, serta saksi-saksi yang kompeten di bawah pengawasan petugas yang berwenang secara resmi. Inti dari prosedur restorative justice adalah tercapainya kesepakatan damai secara sukarela di mana pelaku bersedia melakukan pemulihan, baik berupa ganti rugi materiil maupun tindakan simbolis lainnya yang disetujui oleh korban konflik. Petugas akan mencatat seluruh poin kesepakatan secara detail untuk memastikan tidak ada klausul yang memberatkan salah satu pihak secara tidak adil atau melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat setempat. Jika kesepakatan tercapai, polisi akan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan alasan keadilan restoratif yang telah disetujui oleh atasan penyidik sesuai hirarki kepolisian yang berlaku.