Pencegahan Korupsi: Mengapa Pengaduan Propam Harus Menjadi Prioritas Utama Sebelum Kasus Pengecekan Tahanan Mencuat di Media?

Isu mengenai pelanggaran internal di lingkungan kepolisian seringkali mencuat ke publik melalui media, menciptakan kerugian reputasi yang signifikan. Upaya Pencegahan Korupsi harus diutamakan, dan mekanisme pengaduan Propam (Profesi dan Pengamanan) adalah garis pertahanan pertama yang vital. Propam harus bertindak sebelum insiden, seperti kasus pengecekan tahanan yang bermasalah, terlanjur viral.


Propam memiliki mandat untuk mengawasi perilaku dan etika seluruh anggota Polri. Jika fungsi pengaduan Propam berjalan optimal—mudah diakses, anonim, dan ditindaklanjuti cepat—maka potensi pelanggaran dapat dipotong sejak dini. Inilah esensi sebenarnya dari Pencegahan Korupsi yang efektif, yaitu intervensi sebelum kerugian terjadi.


Kasus-kasus yang melibatkan tahanan, seperti dugaan kekerasan, pemerasan, atau layanan istimewa, seringkali berakar pada lemahnya pengawasan di tingkat dasar. Propam yang proaktif dapat menggunakan laporan awal sebagai sinyal untuk melakukan audit mendadak dan sistematis di semua rumah tahanan Polres.


Mengutamakan pengaduan Propam berarti memberikan saluran resmi bagi masyarakat dan anggota Polri sendiri untuk menyuarakan kekhawatiran. Mekanisme yang terpercaya akan membuat pelanggar berpikir ulang, karena ada risiko tinggi laporan mereka akan sampai ke otoritas pengawas tanpa hambatan birokrasi.


Prinsip Pencegahan Korupsi menekankan pada pembenahan sistem, bukan sekadar penindakan. Setiap pengaduan yang masuk ke Propam harus dianalisis untuk mengidentifikasi pola kelemahan struktural. Misalnya, apakah masalah korupsi selalu terjadi di unit tertentu atau terkait dengan jenis layanan spesifik.


Jika Propam hanya bertindak reaktif—menunggu kasus pengecekan tahanan muncul di media—maka kerusakan citra sudah terlanjur terjadi. Kerugian ini jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperkuat sistem pengaduan dan pengawasan yang proaktif.


Oleh karena itu, Pencegahan Korupsi harus didukung oleh inovasi. Propam perlu mengadopsi platform digital yang transparan dan aman, memastikan setiap laporan diterima tanpa diskriminasi dan prosesnya dapat dilacak oleh pelapor. Ini membangun kepercayaan.


Kekuatan pengawasan internal yang efektif adalah kunci dari institusi yang sehat dan berintegritas. Propam yang kuat berfungsi sebagai mata dan telinga internal, memastikan bahwa disiplin dan etika ditegakkan dari dalam sebelum intervensi eksternal diperlukan.


Kesimpulannya, menjadikan pengaduan Propam sebagai prioritas utama dalam kerangka Pencegahan Korupsi adalah strategi cerdas. Ini adalah investasi reputasi jangka panjang yang memastikan masalah internal—seperti yang sering terjadi dalam pengecekan tahanan—ditangani secara internal dan sistemik sebelum merusak citra Polri di mata publik.

Tulisan ini dipublikasikan di berita. Tandai permalink.