Stabilitas sosial dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik yang dipicu oleh isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Guna menjaga kerukunan dan mencegah eskalasi permasalahan kecil menjadi konflik horizontal yang besar, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengandalkan pendekatan proaktif dan non-penindakan yang sering disebut sebagai “operasi senyap.” Inti dari operasi ini adalah deteksi dini, mediasi, dan intervensi komunitas. Keberhasilan dalam mencegah perpecahan bergantung pada Taktik Kepolisian yang cermat, mengutamakan dialog dan penyelesaian masalah di tingkat akar rumput sebelum isu tersebut viral atau diagitasi oleh pihak luar. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari reaktif (menindak setelah kejadian) menjadi prediktif dan persuasif.
Salah satu implementasi utama dari Taktik Kepolisian ini adalah peran aktif Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di desa dan kelurahan. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mata dan telinga kepolisian sekaligus mediator terpercaya di tengah masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Sumber Makmur, Jawa Tengah, pada hari Rabu, 18 September 2024, terjadi ketegangan antar kelompok pemuda yang dipicu oleh kesalahpahaman saat acara olahraga. Bhabinkamtibmas setempat, Aipda Rahmat Hidayat, segera melakukan kunjungan door-to-door dan memfasilitasi pertemuan mediasi pada sore harinya, pukul 16.00 WIB, di balai desa. Mediasi ini disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh adat setempat. Dengan mendengarkan kedua belah pihak dan menengahi akar masalah, konflik berhasil diredakan tanpa perlu melibatkan proses hukum formal, memastikan kerukunan kembali terjalin.
Selain di tingkat desa, Taktik Kepolisian juga digunakan untuk memantau dan mengintervensi potensi intoleransi yang muncul di ruang publik dan digital. Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melakukan analisis rutin terhadap tren isu SARA di media sosial untuk mengidentifikasi akun-akun penyebar provokasi dan hoaks. Setelah teridentifikasi, Polisi tidak selalu langsung melakukan penangkapan, tetapi seringkali melakukan pendekatan soft power berupa edukasi dan teguran persuasif, terutama pada kasus yang melibatkan remaja atau individu yang kurang memahami dampak hukum dari unggahan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menanggulangi penyebaran konten negatif dengan cepat sebelum mencapai eskalasi. Data dari Polres Metro tertentu menunjukkan bahwa rata-rata 5-7 kasus potensi konflik SARA berhasil dinetralisir setiap bulan hanya melalui mediasi dan peringatan, tanpa harus dinaikkan ke tahap penyidikan.
Komitmen Polri dalam menjaga kerukunan juga terlihat dari program pengamanan kegiatan keagamaan. Misalnya, dalam pengamanan perayaan Natal pada 25 Desember 2024, Polsek dan Koramil di seluruh wilayah membentuk posko terpadu untuk menjamin keamanan rumah ibadah. Langkah-langkah ini, yang dilakukan melalui sinergi dengan TNI dan organisasi masyarakat setempat, menunjukkan bahwa pencegahan konflik dan penanaman toleransi adalah tanggung jawab bersama, di mana Taktik Kepolisian bertindak sebagai katalisator untuk menciptakan ruang dialog dan saling pengertian yang berkelanjutan.